_Peraturan

Undang-Undang ( UU )

  1. Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
  2. Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  3. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  4. Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  5. Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  6. Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  7. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  8. Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
  9. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  10. Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  11. Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
  12. Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
  13. Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  14. Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
  15. Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah ( PP )

  1. Nomor 35 Tahun 1964 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa
  2. Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
  3. Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  4. Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
  5. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  6. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  7. Nomor 19 Tahun 1991 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  8. Nomor 20 Tahun 1991 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung
  9. Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  10. Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  11. Nomor 25 Tahun 1994 Tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya
  12. Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
  13. Nomor 57 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi
  14. Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
  15. Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
  16. Nomor 74 Tahun 2000 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara
  17. Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
  18. Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
  19. Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
  20. Nomor 38 Tahun 2001 Tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya
  21. Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
  22. Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  23. Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam Jabatan Struktural
  24. Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  25. Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
  26. Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
  27. Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
  28. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  29. Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
  30. Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
  31. Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besariprofesor Dan Pengangkatan Guru Besariprofesor Emeritus
  32. Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya
  33. Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  34. Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
  35. Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 i Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
  36. Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
  37. Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
  38. Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan
  39. Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan
  40. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  41. Nomor 25 Tahun 2010 dan Lampirannya Tentang Perubahan Ke Duabelas Atas PP Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS
  42. Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya
  43. Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional PNS
  44. Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor
  45. Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  46. PP No 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
  47. Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  48. Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
  49. Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  50. Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga belas Dalam Tahun Anggaran 2015
  51. Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN
  52. Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  53. Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret

Keputusan Presiden ( Keppres )

  1. Nomor 57 Tahun 1984 Tentang Penghargaan Terhadap Ijazah Diploma IV di Bidang Kepegawaian
  2. Nomor 57 Tahun 1986 Tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana
  3. Nomor 65 Tahun 1992 Tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang dan Pranata Komputer
  4. Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
  5. Nomor 51 Tahun 1995 Tentang Pengangkatan Pegawai Badan Urusan Logistik Menjadi Pegawai Negeri Sipil
  6. Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil
  7. Nomor 71 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 Tentang Badan Pertimbangan Negara
  8. Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  9. Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
  10. Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
  11. Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidlkan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997
  12. Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 Tentang Tunjangan Dosen
  13. Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
  14. Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
  15. Nomor 104 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I
  16. Nomor 60 Tahun 2002 Tentang Tunjangan Jabatan Analis Kepegawaian
  17. Petikan Keppres Nomor 14/M Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr., Sp.KJ (K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret
  18. Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

Peraturan Presiden ( Perpres )

  1. Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar
  2. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
  3. Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil
  4. Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Pranata Komputer
  5. Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
  6. Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
  7. Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
  8. Nomor 59 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Dosen
  9. Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural
  10. Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Funsi Eselon I Kementerian Negara
  11. Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  12. Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  13. Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Pemerintah (PP)

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Klik Selengkapnya
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Klik Selengkapnya

Intruksi Presiden ( Inpres )

  1. Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  2. Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

Keputusan Menteri (Kepmen )

  1. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0442/P/1977 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Pejabat Tertentu Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 019b/U/1997 Tentang Penetapan Masa Jabatan Pejabat Struktural Eselon II Dan III Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Departemen Pendidikan Dan kebudayaan.
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 223/U/1998 Tentang Kerjasama Antar Perguruan Tinggi
  4. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 61409/MPK/KP/199 dan nomor 181 tahun 199 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/ 2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di PT
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 Tentang Gelar Dan Lulusan Perguruan Tinggi
  11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 Tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
  12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 020/P/2002 Tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS di lingkungan Depdiknas
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
  14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/Kmk.06/2002 Tentang Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil
  15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
  16. Surat Keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010
  17. Surat Keputusan Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2010, Nomor KEP.110/MEN/VI/2010, Nomor SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011
  18. Surat Keputusan Mendiknas RI nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tanggal 4 April 2011 tentang pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2011-2015
  19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS sebagai Rektor UNS Periode Tahun 2015 – 2019
  20. Keputusan Bersama  Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor Nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016 dan Nomor SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 tentang perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016 dan Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016  tentang hari Libur Nasi0nal dan Cuti Bersama Tahun 2017
  21. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 141/M/KPT/2018 tentang Pedoman Mutasi Pindah Pejabat Administrasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  22. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Pengangkatan  Rektor UNS  Perode 2019-2023
  23. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Instruksi Menteri

  1. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan

Peraturan Menteri ( Permen )

  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar Dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Pada Masa Peralihan
  3. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2006 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan BUP Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Tata Persuratan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen
  10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2008 Tentang  Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/ Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/ Profesor Emeritus
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Indikator Kinerja Kunci di lingkungan Depdiknas
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen Tahun 2008
  15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
  18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Yang Merupakan Kewenangan Menteri Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Pemberian Pelayanan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi
  20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas
  21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Sebelas Maret
  22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
  24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.Pan/4/2009 Tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah
  25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
  26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Pendirian BHP, Perubahan BHMN atau Perguruan Tinggi dan Pengakuan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi sebagai BHP
  28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Depdiknas
  29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
  30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pengunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional
  31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014
  32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Lab Pendidikan dan Angka Kreditnya
  33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Perguruan Tinggi
  35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah
  36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja PNS
  37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan
  39. Peraturan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
  40. Peraturan Menteri Pendidan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar tidak tetap pada Perguruan Tinggi
  41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS di lingkungan Kemenpan dan RB
  42. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2013 (beserta lampirannya) Tentang Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  43. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
  44. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang menduduki Jabatan Akademik Profesor
  45. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan
  46. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
  47. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri
  48. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beserta lampirannya
  49. Peraturan Menpan RB Nomor 6 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya
  50. Peraturan Menpan RB Nomor 9 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
  51. Peraturan Menpan RB Nomor 48 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya
  52. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen
  53. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  54. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kemdikbud
  55. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNS
  56.  SOTK UNS no 73 tahun 2017
  57. Peraturan Menpan RB Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur
  58. Peraturan Menristekdikti Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kemenristekdikti
  59. Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing
  60. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  61. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  62. Peraturan Menristekdikti no 73 Tahun 2017 tentang OTK UNS
  63. Peraturan Ristek Dikti NOMOR 91 TAHUN 2017 tentang Perpindahan Dosen
  64. Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017  tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
  65. Permenristekdikti no 21 tahun 2018 upload  tentang peraturan perubahan Permenristekdikti no 19 tahun 2017
  66. Permenristekdikti no 141 tahun 2018 tentang Pedoaman Mutasi Pindah Jabatan Administrasi
  67. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  68. SK-Pengangkatan-Rektor-UNS-periode-2019-2023
  69. SE Sesjen Nomor 26 Tahun 2020 tentang proses pangkat dan pensiun  dan lampiran format:
  70. Format penamaan dokumen Docu Digital Pensiun dan Pangkat (1)

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ( Perka BKN )

  1. Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pengawai Negeri Sipil
  2. Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
  3. Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
  4. Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
  5. Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Penetapan Angka Pengenal Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Konversi Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
  6. Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
  7. Nomor 21 tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lampiran I Bab I-IV ; Lampiran I Bab V-XI ; Anak Lampiran Ia-Iw
  8. Nomor 3 tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum PNS
  9. Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian
  10. Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriterian Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit akibat kerja serta penetapan Tewas bagi ASN
  11. Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kepala ANRI

  1. Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis; Lampiran ILampiran II
  2. Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis
  3. Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/Inpassing

Surat Edaran ( SE )/ Peraturan Lain

  1. Nomor 55285/C/1/1978 Tentang Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya Dan Seterusnya
  2. Nomor SE.1.38/DJA/I.0/7/80 (No.SE/117/80) No. 19/SE/1980 Tentang Perubahan Batas Usia Anak PNS Yang Berhak Menerima Tunjangan Keluarga
  3. Nomor 23/SE/1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  4. Nomor 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  5. SK Dirjen Dikti Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri (penghitungan EWMP, Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh)
  6. Nomor 13/SE/1987 Tentang Perlakuan Terhadap Penerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Hilang
  7. Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
  8. SE Sekjen Depdiknas nomor 44128/A2.IV/KP/2000 dan 4841/A4.5/KP/2009 tentang Pedoman melimpah menjadi Dosen
  9. SK Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Kepmendiknas No 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan -Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma Tiga, sarjana dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi
  10. SK Dirjen Dikti Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 Tentang Penyelenggaran Program Regular dan Non Regular di Perguruan Tinggi Negeri
  11. SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
  12. Peraturan Dirjen Dikti Nomor 82/DIKTI/kEP/2009 Tentang Pedoman penilaian ijazah lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  13. Surat Setjen Dikti Kemendiknas Nomor 4565/D1.3/C/2009 Perihal Pedoman Operasional PAK Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Ke Lektor Kepala dan Guru Besar
  14. SK Dirjen Dikti Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 Tentang Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah untuk Melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan
  15. SE Dirjen Perbendaharaan Depkeu Nomor SE-06/PB/2010 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI
  16. SE Dirjen Dikti Nomor 170/D/T/2010 Tentang Perubahan perguruan tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan
  17. SE Dirjen Dikti Nomor 306/E/C/2011, 739/E/C/2011 dan 769/E/T/2011 tentang Persyaratan terkait Perpanjangan Usia Pensiun Guru Besar (kewajiban khusus, langka dan berprestasi, dan penerbitan jurnal setara Scopus) -> sudah tidak berlaku setelah UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  18. SE Kepala Kantor Regional I BKN Nomor Ka.REG.I/1359/2012 Tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat PNS
  19. SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil
  20. SE Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1542/A4.4/KP/2013 Tentang Perpanjangan Masa Penyesuaian/Inpassing Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penerjemah
  21. SE Kepala Kantor Regional I BKN Nomor K.Reg.I/424/2013 Tentang Pemberitahuan Perubahan Blangko SK Pensiun
  22. SE Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1467/H/KU/2013 tentang Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Tugas
  23. SE Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 7768/UN27/KP/2013 tentang Instrumen Penilaian Kinerja Pejabat Struktural Eselon II Pada Universitas Sebelas Maret
  24. Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti nomor 1670/E4.5/2013 tanggal 7 Oktober 2013 perihal Layanan Banding usul kenaikan Jabatan Guru Besar
  25. SE BKN nomor K.26-30/V.7-3/99 tentang Batas Usia Pensiun PNS
  26. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.1-1/99 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian PNS dari Jabatan fungsional
  27. SE Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 24033/A4.4/KP/2014 perihal Penerapan Peraturan Jabatan Fungsional Tertentu
  28. SE Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 0676/E1.1/LN/2015 perihal Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
  29. SE Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 16378/A4.2/kp/2015 perihal Penilaian Perilaku Kerja dari Aspek Komitmen
  30. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 203/SJ/VI/2015 perihal Himbauan terkait maraknya pemalsuan ijazah, jual beli ijazah dan plagiarisme.
  31. Peraturan Kepala ANRI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Arsiparis
  32. Surat Edaran Dirjen SDM No 1864/E4/2015  tentang Penilaian Angka Kredit Dosen
  33. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3039/A.A2/KP/2015 tentang Pelaporan LHKPN
  34. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8764/A2/KP/2016 tentang Permohonan Data Wajib LHKPN
  35. Surat Edaran Kepala Perpustakaan Nasional R.I. Nomor 4036/1/KPG.09.00/XI.2015 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan
  36. Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor : 96126/A2/KP/2016 tentang Penetapan dan Penyelesaian Tugas Belajar
  37. PERMENRISTEKDIKTI No. 20 Th. 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Professor  dan   LAMPIRAN PERMENRISTEKDIKTI NO. 20 TH. 2017 
  38. Permenristekdikti no. 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemenristekdikti
  39. salinan_permenristekdikti_nomor_98_tahun_2016_tentang_pemberian_kuasa_dan_delegasi_wewenang_kepegawaian_di_kemenristekdikti
  40. Surat Edaran dengan Nomor 01/M/SE/III/2017 dosen S1
  41. Edaran Kepala Biro SDM Kemenristekdikti Nomor 96126/A2/KP/2016 tanggal 24 November 2016 perihal Penetapan dan Penyelesaian Tugas Belajar
  42. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.105-2/99 tentang Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional
  43. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13172/A3.3/KP/2017 tentang Tata cara pengangkatan jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing
  44. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2016/A2/SE/2018 tentang Tindak Lanjut Usul Pensiun Dengan Pengetapan Pensiun Otomatis (PPO)
  45. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2026/A2/SE/2018 tentang Kelengkapan Usul Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  46.  Surat Edaran Kemenristekdikti nomor 1/M/SE/III/2018 Tentang Status Kepegawaian Dosen Yang berkalifikasi SP1, Sp2 dan Profesor S1
  47.  Surat Sekjen Terkait Kepmen Nomor 169/M/KPT/2018 Pemutihan Status Tugas atau Izin Belajar  
  48.  Surat Edaran Kemenristekdikti nomor 38676/A2/KP/2018 tentang Usulan Pencantuman Gelar, PPP dan PI
  49. PERATURAN-BKN-NO.-5-TAHUN-2019-TATA-CARA-PELAKSANAAN-MUTASI
  50. Surat Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi No. B/4917/D.D2/KK.01.00/2019  tentang Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen
  51. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen
  52. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135542/A3.3/KP/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas
  53. Surat Edaran Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 7458/1/KPG.09/XII.2019 perihal Surat Edaran tentang Jabatan Fungsional Pustakawan
  54. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25021/A3.3/KP/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas
  55. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 638/E.E4/KP/2020 perihal Pelaksanaan Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan fungsional/Pangkat Dosen

Keputusan/Peraturan Rektor UNS

  1. Nomor 30/J27/KP/2002 tentang Peraturan Pegawai Honorer Universitas Sebelas Maret
  2. Nomor 465/J27/KP/2003 tentang Tata Cara Penyampaian Pertimbangan Dan Atau Persetujuan Usul Kenaikan Jabatan Dan Atau Pangkat Dosen Di Universitas Sebelas Maret
  3. Nomor 785/J27/KP/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Lanjut Bagi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Administrasi/Teknisi/Fungsional Non Dosen Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
  4. Nomor 732/J27/KP/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pejabat Struktural Non Edukatif Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
  5. Nomor 829/J27/KP/2007 tentang Kaidah, Norma, dan Tata Tertib Kehidupan Tenaga Kependidikan dan Pendidik di Lingkungan UNS
  6. Nomor 930A/H27/KP/2008 Tentang Kode Etik Dosen UNS
  7. Nomor 251/H27/KP/2010 tentang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Pangkat Dosen
  8. Nomor 175A/UN27/KP/2011 tentang Pemberhentian Tim dan Pengangkatan Pengelola Kantor Jaminan Mutu
  9. Nomor 198/UN27/KP/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Rektor Universitas Sebelas Maret
  10. Nomor 199/UN27/KP/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kantor Humas dan Kerjasama Universitas Sebelas Maret
  11. Nomor 200/UN27/KP/2011 tentang Pengangkatan Staf Ahli Rektor Universitas Sebelas Maret
  12. Nomor 237/UN27/KP/2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
  13. Nomor 262/UN27/KP/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola International Office
  14. Nomor 493/UN27/KP/2011 tentang Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) bagi Dosen
  15. Nomor 99/UN27/KP/2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural Tenaga Kependidikan
  16. Nomor 379/UN27/KP/2012 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret
  17. Nomor 684/UN27/KP/2013 tentang Pemberian Tanda Jasa dan Penghargaan kepada Perorangan, Badan atau Lembaga oleh Universitas Sebelas Maret
  18. Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret
  19. Nomor 138A/UN27/KU/2015 tentang Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret
  20. Nomor 678/UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas sebelas Maret Periode 2015-2019
  21. Nomor 696/UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  22. Nomor 714/UN27/KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 127/UN27/KP/2015 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret
  23. Nomor 731/UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian Pembantu Dekan dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  24. Nomor 756/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  25. Nomor 757/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  26. Nomor 758/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  27. Nomor 759/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  28. Nomor 760/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  29. Nomor 761/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  30. Nomor 762/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  31. Nomor 763/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  32. Nomor 764/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  33. Nomor 765/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Program Studi pada Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  34. Nomor 766/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Program Studi S.2 dan S.3  di Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019
  35. Nomor 780/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Pejabat Strukturak Eselon III.a dan Eselon IV.a di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
  36. Nomor 781/UN27/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Sebelas Maret Periode 2015-2019
  37. Nomor 784/UN27/KP/2015 tentang pengangkatan kepala unit pelaksana teknis(UPT) Universitas Sebelas Maret
  38. Nomor 288 Tahun 2016 tentang Standar Beasiswa dan Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Pascasarjana bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret
  39. Nomor 339 Tahun 2016 tentang Besaran Tarif Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Pascasarjana bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2016
  40. Nomor 357/UN27/HK/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 99/UN27/KP/2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural Tenaga Kependidikan
  41. Nomor 569 Tahun 2016 tentang Dosen Non Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret
  42. Nomor 593 Tahun 2016 tentang Dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) UNS 
  43. Nomor 611/UN27/KP/2016 tentang Kode Etik Dosen Universitas Sebelas Maret
  44. Peraturan Rektor UNS nomor 982 Tahun 2016 tentang Dosen NON PNS dan Dosen Purna Tugas
  45. Nomor 469 Tahun 2017 tentang besaran Tarif Bantuan Studi Lanjut UNS Tahun 2017
  46. Peraturan Rektor No 11 Tahun 2017 tentang daftar gaji Pegawai Non PNS UNS
  47. Peraturan Rektor No 12 Tahun 2017 ttg Kompensasi Dosen Non PNS
  48. Dosen Purna Peraturan Rektor No 13 Tahun 2017 ttg Pengembangan Karir Dosen Non PNS UNS
  49. Batas Usia Maksimal pemberian Tugas Belajar Bagi Dosen
  50. Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2017 tentang NIDK
  51. Peraturan Rektor no 1 tahun 2018 tentang Dosen Non PNS
  52. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 02 Tahun 2018 tentang Besaran Tarif Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Magister (S-2)/Doktor (S-3) Bagi Tenaga Kependidikan dan Sub Spesialis (SP-2)/Konsultasn/Doktor (S-3) Bagi Tenaga Pendidik Universitas Sebelas Maret
  53. Peraturan Rektor no 22 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2018(Besaran Tarif Studi Lanjut)
  54. Peraturan Rektor 28 tahun 2018 tentang vokasi
  55. Peraturan Rektor No. 7/UN27/KP/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bagian/bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret
  56. Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Biaya Pendidikan Program Doktor (S3)
  57. Keputusan  Rektor UNS tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Periode 2019 s.d 2023
  58. Keputusan Pengangkatan Dekan periode 2019 s.d 2023
  59. Keputusan Pengangkatan Ketua LPPM periode 2019-2023
  60. Keputusan Pengangkatan Ketua LPPMP periode 2019-2023
  61. Keputusan Pengangkatan Wakil Dekan periode 2019-2023
  62. Keputusan Pengangkatan Wakil Direktur Pasca periode 2019-2023
  63. Keputusan Pengangkatan Kepala Program Studi periode 2019-2023
  64. Keputusan Pengangkatan PLT Kaprodi 2019 s.d 2023
  65. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemisahan Unit Remunerasi dengan Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia Universitas Sebelas Maret
  66. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 11 Tahun 2020 tentang Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia Universitas Sebelas Maret
  67. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma
  68. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rotasi dan Alih Tugas Pegawai di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
  69. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Daftar Gaji Pegawai tetap Non-PNS Universitas Sebelas Maret
  70. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pegawai Tetap Non PNS Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret
  71. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2020
  72. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan
  73. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian sebagai Koordinator dan Sub Koordinator di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
  74. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengajuan Kenaikan Jabatan/Kenaikan Pangkat Melalui Sistem Informasi Manajemen Penilaian Angka Kredit (SIMPAK) di Lingkungan Unversitas Sebelas Maret
  75. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
  76. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 647 Tahun 2021 tentang Pemberian Santunan Duka bagi Pegawai dan Keluarga yang Meninggal Dunia dan / atau Wafat

Surat Edaran Rektor UNS ( Edaran Rektor )

  1. Nomor 4867/H27/KP/2008 perihal Perubahan hari/jam kerja
  2. Nomor 1951/UN27/KP/2013 perihal Perpanjangan Masa Penyesuaian/Inpassing Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penerjemah
  3. Nomor 13451/UN27/KP/2013 perihal Perubahan Jam Kerja CPNS/PNS
  4. Nomor 13452/UN27/KP/2013 perihal Perubahan Jam Kerja Pegawai Honorer/Kontrak/Non-PNS
  5. Nomor 1151/UN27/KP/2014 perihal Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Honorer/Kontrak/Non-PNS
  6. Nomor 7561/UN27.16/KP/2014 perihal Pemberitahuan Pengambilan Data Kehadiran dari Sistem Finger Print
  7. Nomor 11308/UN27/KP/2014 perihal Penyampaian Permendikbud No. 67 tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja PNS
  8. Nomor 470/UN27.16/KP/2015 perihal Perpanjangan Kontrak Kerja Pegawai Non-PNS/Honorer/Kontrak oleh Rektor
  9. Nomor 665/UN27.16/KP/2015 perihal Presensi Kehadiran Pegawai
  10. Nomor 1530/UN27.16/KP/2015 perihal Presensi Uang Makan
  11. Nomor 2218/UN27/KP/2015 perihal Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi Kemdikbud tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
  12. Nomor 3433/UN27/KP/2015 perihal Pemilihan Diktendik Berprestasi Tahun 2015
  13. Nomor 5514/UN27/KP/2015 perihal Peraturan Jam Kerja Selama Bulan Puasa, Penetapan Cuti Bersama dan Libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2015 Universitas Sebelas Maret
  14. Nomor 7870/UN27/KP/2015 dan  Nomor 7871/UN27/KP/2015 perihal Seleksi Satuan Pengaman alih status menjadi Tenaga kependidikan di Lingkungan UNS
  15. Nomor 14044/UN27/KP/2015 perihal Pemberitahuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016
  16. Nomor 14226/UN27.16/KP/2015 perihal Kenaikan Pangkat Periode April 2016
  17. Nomor 2957/UN27.26/KP/2016 perihal Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
  18. Nomor 5425/UN27.26/KP/2016 perihal Pengangkatan dalam JFT Analis Kepegawaian
  19. Nomor 5433/UN27/KP/2016 perihal Pemilihan Diktendik Berprestasi Tahun 2016
  20. Nomor 6304/UN27/KP/2016  perihal Peraturan Jam Kerja Selama Bulan Puasa, Penetapan Cuti Bersama dan Libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2016 di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.
  21. Nomor 10730/UN27/KP/2016 perihal Edaran Tugas Belajar
  22. Nomor  15393/UN27/KP/2016 perihal Perbaikan Edaran Tugas Belajar  Perbaiikan Tugas Belajar 2016
  23. Nomor 11450/UN27/KP/2016 perihal Usul Jabatan fungsional Dosen/PAK/Pangkat Dosen Non PNS UNS
  24. Nomor 14454/UN27/KP/2016 perihal Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017
  25. Nomor 469 Tahun 2017 tentang besaran Tarif Bantuan Studi Lanjut UNS Tahun 2017
  26. Nomor 5314/UN27.26/KP/2017 perihal Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2017
  27. Nomor 5567/UN27/KP/2017 perihal Peraturan Jam Kerja Selama Bulan Puasa, Penetapan Cuti Bersama dan Libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2017 Universitas Sebelas Maret
  28. No. 6843/UN27/KP/2017 perihal Perubahan Cuti Bersama Tahun 2017
  29. Nomor 9810/UN27/KP/2017 perihal Batas Usia Pensiun Pejabat Fungsiona
  30. Nomor 12286/UN27/KP/2017 perihal Batas Usia Pensiun Pejabat Fungsional
  31. Surat Rektor Universitas Sebelas Maret No. 13267/UN27.26/KP/2017 perihal Tawaran Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris (PPKBI) bagi Pegawai LPNK dan Tenaga Kependidikan Tahun 2017
  32. Surat Rektor Nomor 15804/UN27/KP/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang Pemberitahuan Hari Libur Nasional dan cuti Bersama Tahun 2018
  33. Surat Rektor Nomor 16665/UN27.26/KP/2017 perihal Penyesuaian/inpassing pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP)
  34. Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Nomor 2.3/UN27/SE/2018 perihal Perubahan Ketentuan Alih Tugas & Rangkap Jabatan Tenaga Kependidikan
  35. Surat Rektor Nomor 1375/UN27.26/KP/2018 tentang Pemberitahuan Pensiun dan KP Pengabdian Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik
  36. Surat Rektor Nomor 1854/UN27/KP/2018 perihal Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar Akademik bagi Tenaga Kependidikan PNS
  37. Surat Rektor Nomor 4596/UN27/KP/2018 perihal Studi lanjut bagi tenaga kependidikan yang masih berpendidikan di bawah SLTA/setara
  38. Surat Rektor Nomor 4683/UN27.26/KP/2018 perihal Nama Jabatan bagi Satpam yang dialihtugaskan menjadi Non-Satpam
  39. Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 6888/UN27/KP/2018 tentang Peraturan Jam Kerja Selama Bulan Puasa, Penetapan Cuti Bersama dan Libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018 Universitas Sebelas Maret
  40. Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Nomor 04/UN27/SE/2018  tentang Pelatihan dan Pengembangan bagi Tenaga Kependidikan
  41. Surat Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 9428/UN27.26/KP/2018 tentang Penyampaian Surat Izin/Surat Tugas/Formulir Cuti
  42. Surat Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 13714/UN27.26/KP/2018 tentang Aplikasi Mobile JKN
  43. Surat Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 14756/UN27.26/KP/2018 tentang Pemberitahuan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Periode 1 Januari 2020 s.d. Desember 2020
  44. Surat Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 15219/UN27/PD/2018 Tawaran keringanan biaya kuliah bagi Dosen
  45. Surat Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 15615/UN27/KP/2018 tentang Pemberitahuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019
  46. Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Nomor 20.2/UN27/HK/2019 perihal Ketentuan Perpanjangan Kontrak bagi Tenaga Kependidikan non PNS dan Tenaga Kontrak Profesional
  47. Surat Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 13515/UN27/KP/2019 tentang Pemberitahuan Pensiun dan KP. Pengabdian Tenaga Kependdikan dan Tenaga Pendidik
  48. Surat edaran Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020
  49. Surat Edaran Rektor Universitas Sebalas Maret Nomor SE 1372/UN27/KP/2020 tentang Instruksi Koordinasi
  50. Surat Edaran Nomor 9/UN27/KP/2020 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020
  51. Surat Edaran Nomor 10/UN27/SE/2020 tentang Penyesuaian Layanan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)
  52. Surat Edaran Kepala Biro Umum dan SDM Nomor 646/UN27.29.2/KP/2021 tentang Edaran terkait pengusulan kartu pegawai, kartu istri dan kartu suami